Jakarta (ANTARA) – Pengamat Industri Otomotif dari Institut Teknologi Bandung (ITB) Yannes Martinus Pasaribu menilai kebijakan yang menentukan besaran insentif mobil listrik (moblis) dari jenis baterai dapat menjadi titik balik kebangkitan industri otomotif nasional.
Dihubungi dari Jakarta, Jumat, Yannes menilai bahwa usulan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) baru-baru ini yang menganjurkan porsi insentif lebih besar terhadap baterai berbasis nikel (NCM/NCA) dibanding lithium ferro phosphate (LFP) dipandang sebagai langkah proteksionisme strategis untuk memaksa merek EV membangun ekosistem industri yang lebih dalam di Tanah Air.
“Ini memiliki logika ekonomi makro yang kuat, sebab idenya sebagai bentuk nasionalisme industri yang bertujuan memastikan integrasi industri hulu nikel Indonesia yang masif dengan industri hilir (sel baterai dan EV) dan menciptakan ekosistem yang terintegrasi secara vertikal serta added value sebesar-besarnya bagi Indonesia,” kata Yannes.
Baca juga: Airlangga sebut kebijakan insentif otomotif untuk 2026 masih dikaji
Berdasarkan laporan Badan Survei Geologi Amerika Serikat (USGS), Indonesia menegaskan posisinya sebagai pemilik cadangan nikel terbesar di dunia, dengan jumlah mencapai 55 juta metrik ton atau sekitar 45 persen dari total cadangan global pada 2023-2024.
Indonesia juga merupakan produsen nikel terbesar, menguasai sekitar 50 persen produksi nikel dunia. Dengan kebijakan seperti itu, ekosistem dapat terbangun, dan nilai tambah ekonomi tidak lagi lari ke luar negeri.
Menurut Yannes, baterai merupakan komponen termahal dalam sebuah EV, mencapai 40–50 persen dari total biaya.
Penggunaan baterai berbasis nikel yang diproduksi di dalam negeri akan mempercepat pencapaian Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) minimal 40 persen, sekaligus mendorong terbentuknya ekosistem industri baterai nasional.
Baca juga: ESDM pangkas produksi nikel jadi sekitar 250–260 juta ton pada 2026
Secara makro, strategi ini juga memberi keunggulan kompetitif karena baterai nikel memiliki densitas energi lebih tinggi, sehingga jarak tempuh EV buatan Indonesia bisa melampaui standar global berbasis LFP.
Namun, di balik peluang tersebut tersimpan risiko mikro yang tidak kecil. Harga baterai nikel masih sekitar 35–40 persen lebih mahal dibanding LFP.
Tanpa insentif besar untuk menutup selisih biaya produksi, EV berbasis nikel berpotensi sulit bersaing di segmen harga Rp200–400 juta yang menjadi tulang punggung pasar nasional.
Baca juga: UNIDO: Kawasan industri IWIP strategis bagi industri nikel global
“Agar baterai NCM-NCA bisa bersaing dengan LFP, pemerintah tentunya harus menutup gap biaya produksi NCM/NCA yang sekitar 35-40 persen lebih mahal dari LFP per KwHnya, sehingga dengan insentif yang diberikan EV berbasis baterai nikel bisa dijual dengan harga lebih murah dari mobil berbasis baterai LFP di pasar Indonesia,” jelas Yannes.
Yannes juga menyoroti potensi kekosongan pasokan pada awal 2026. Saat ini, PT Hyundai LG Indonesia masih fokus memenuhi kebutuhan internal, sementara Indonesia Battery Corporation (IBC) baru diperkirakan siap secara komersial di akhir 2026.
Jika aturan diterapkan terlalu kaku sejak awal tahun, insentif LFP yang dipangkas dapat membuat harga EV melonjak, sementara EV berbasis nikel lokal belum tersedia dalam jumlah memadai.
Ia menekankan pentingnya masa transisi dan kewajiban pabrik baterai menjual produknya ke semua merek agar pasar tetap kompetitif.
Baca juga: ESDM proyeksi harga nikel stabil di kisaran 19 ribu dolar AS per ton
“Karena harga baterai nikel ini masih mahal, pemerintah juga harus memberi diskon besar-besaran khusus untuk mobil berbaterai nikel ber-TKDN 40 persen ke atas supaya harga di diler nanti bisa lebih murah dari mobil baterai LFP yang sekarang menjamur,” kata Yannes.
Pemerintah melalui Kementerian Perindustrian RI (Kemenperin) mengusulkan agar industri otomotif tetap mendapatkan insentif pada periode fiskal tahun 2026.
Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, skema insentif otomotif yang diusulkan akan mempertimbangkan berbagai aspek, mulai dari segmen kendaraan, jenis teknologi, hingga bobot TKDN, termasuk perbedaan jenis baterai yang digunakan.
Agus menanggapi adanya kemungkinan kendaraan listrik berbasis baterai LFP memperoleh stimulus lebih kecil dibandingkan mobil listrik yang menggunakan baterai berbahan baku nikel.
Namun hingga saat ini, insentif mobil listrik untuk 2026 masih belum ketok palu.
Baca juga: Indonesia sebagai nakhoda harga nikel dunia
Pewarta: Pamela Sakina
Editor: Siti Zulaikha
Copyright © ANTARA 2026
